Faktur Pajak Uang Muka dan Pelunasan di Coretax

Faktur pajak uang muka wajib dibuat pada tanggal DP diterima, jika uang itu datang sebelum barang atau jasa diserahkan. Dasarnya Pasal 13 ayat (1a) UU PPN dan Pasal 31 ayat (2) huruf b PER-11/PJ/2025. Untuk barang tidak mewah, PPN-nya 12% dari 11/12 nilai DP. Saat penyerahan, faktur pelunasan memungut PPN atas sisa harga setelah dikurangi DP yang sudah difakturkan.

Rangkuman ini berlaku per Oktober 2026. PER-12/PJ/2026, yang mengubah PER-11 sejak 1 Oktober 2026, sepengetahuan kami tidak menyentuh Pasal 30 sampai 59 maupun Lampiran huruf D tentang faktur. Artikel ini membahas waktu pembuatan, isi wajib, contoh hitung, langkah Coretax, kasus khusus, dan jurnal penjual.

Kapan PPN atas DP terutang dan faktur harus terbit

Pada dasarnya PPN terutang saat penyerahan. Pasal 11 ayat (2) UU PPN membuat pengecualian: bila pembayaran diterima sebelum barang atau jasa kena pajak diserahkan, PPN terutang saat pembayaran itu. Pasal 13 ayat (1a) huruf b menerapkan hal yang sama pada faktur, diulang di Pasal 31 ayat (2) PER-11. Kring Pajak (Mei 2026) meringkasnya: faktur mengikuti peristiwa yang terjadi lebih dulu, penyerahan atau pembayaran.

• Tanggal faktur uang muka sama dengan tanggal DP masuk. Tanggal yang lebih lambat berarti faktur terlambat dibuat (Pasal 58 PER-11), dengan denda 1% dari DPP menurut Pasal 14 ayat (4) UU KUP.
• Faktur yang baru dibuat lewat 3 bulan sejak saat seharusnya dianggap tidak dibuat (Pasal 59). PPN di dalamnya tidak dapat dikreditkan pembeli.
• Setiap e-Faktur harus diunggah dan disetujui DJP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatannya (Pasal 44 ayat (1)).
• Sisa harga difakturkan saat barang diserahkan, walaupun pelanggan baru melunasi sebulan kemudian. Bila sisa dibayar sebelum pengiriman, tanggal faktur mengikuti pembayaran itu.
• Jika DP dan pengiriman jatuh di bulan yang sama dan Anda memakai faktur gabungan, Pasal 32 ayat (4) membolehkan faktur gabungan dibuat paling lambat akhir bulan penyerahan.

Isi wajib faktur uang muka dan faktur pelunasan

Lampiran PER-11/PJ/2025 mengatur bahwa faktur atas uang muka, termin, atau angsuran memuat keterangan itu pada kolom Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, dan faktur terakhir memuat kata pelunasan. Contoh dalam lampiran memakai komputer seharga Rp 5.000.000 dengan DP Rp 1.000.000: faktur pertama menyebut uang muka Rp 1.000.000 untuk harga jual Rp 5.000.000, dan faktur kedua menyebut pelunasan Rp 4.000.000 untuk harga jual yang sama.

Keterangan ini bukan formalitas. Menurut Pasal 57, faktur yang isinya tidak sesuai ketentuan pengisian tergolong diisi tidak lengkap: penjual didenda dan pembeli tidak bisa mengkreditkan PPN-nya. Untuk faktur pelunasan yang terhubung di Coretax, Coretaxpedia DJP menjelaskan bahwa DPP-nya adalah total DPP nilai lain kontrak dikurangi uang muka nilai lain yang sudah difakturkan.

Contoh hitung kontrak Rp 120 juta dengan DP 30%

Misalnya sebuah distributor menjual 20 unit pompa industri seharga Rp 6.000.000 per unit, total Rp 120.000.000 sebelum PPN. Pelanggan mentransfer DP 30% pada 14 Oktober 2026. Barang dikirim 9 Desember 2026 dan sisanya dibayar 8 Januari 2027. Pompa bukan barang mewah, sehingga PMK 131 Tahun 2024 berlaku: PPN 12% dikenakan atas DPP nilai lain 11/12 dari harga jual, dengan kode transaksi 04.

DPP nilai lain kontrak adalah 11/12 × Rp 120.000.000 = Rp 110.000.000, dan DPP nilai lain DP adalah 11/12 × Rp 36.000.000 = Rp 33.000.000. Faktur pelunasan memakai selisihnya, Rp 110.000.000 - Rp 33.000.000 = Rp 77.000.000, yang sama dengan 11/12 × Rp 84.000.000. Kedua PPN berjumlah Rp 13.200.000, tepat 12% dari Rp 110.000.000 atau 11% dari harga kontrak. Bila totalnya tidak cocok dengan angka itu, ada faktur yang salah hitung.

Faktur uang muka masuk SPT Masa PPN Oktober 2026 dan harus disetujui paling lambat 20 November 2026. Faktur pelunasan masuk masa Desember 2026, bukan Januari, karena pengiriman mendahului pembayaran sisa. Dua kesalahan umum: mengalikan 12% langsung ke DP (PPN Rp 4.320.000, lebih Rp 360.000), atau memfakturkan Rp 120.000.000 penuh saat pengiriman sehingga PPN atas DP terpungut dua kali.

Langkah membuat faktur uang muka dan pelunasan di Coretax

Urutan berikut disusun dari Coretaxpedia DJP (diperbarui September 2025), jawaban Kring Pajak di X, dan panduan Ortax. Nama tombol bisa sedikit berbeda setelah pembaruan Coretax, jadi cocokkan dengan layar Anda.

Faktur uang muka

1. 1Buka menu e-Faktur, pilih Pajak Keluaran, lalu Buat Faktur.
2. 2Di bagian Dokumen Transaksi, centang Uang Muka. Kolom Nomor Faktur dikosongkan untuk DP pertama. Isi tanggal faktur sesuai tanggal DP diterima dan pilih kode transaksi 04.
3. 3Tambah Transaksi untuk seluruh barang dalam kontrak, dengan harga satuan penuh, bukan harga DP. Centang DPP Nilai Lain dan isi 11/12 dari harga jual baris itu, pada contoh ini Rp 110.000.000 untuk 20 unit, lalu Simpan.
4. 4Pada kolom Uang Muka di bawah daftar transaksi, isi nominal DP sebelum PPN, yaitu Rp 36.000.000, bukan 11/12-nya.
5. 5Pastikan nama barang memuat keterangan uang muka sesuai Lampiran PER-11. Untuk kontrak dengan banyak barang, artikel penyuluh DJP menyarankan satu baris tambahan berisi keterangan uang muka untuk seluruh barang dalam faktur.
6. 6Periksa PPN yang dihitung sistem. Untuk DP Rp 36.000.000 hasilnya harus Rp 3.960.000. Setelah itu pilih Simpan Konsep, lalu Upload Faktur dan tandatangani dengan kode otorisasi DJP.

Faktur pelunasan

1. 1Buat faktur baru dan centang Pelunasan. Pada kolom Nomor Faktur, masukkan nomor faktur uang muka. Coretaxpedia meminta nomor faktur uang muka pertama; beberapa jawaban Kring Pajak menyebut nomor uang muka terakhir. Dengan satu kali DP, keduanya sama.
2. 2Detail transaksi terisi otomatis, dan sistem menampilkan sisa DPP, DPP nilai lain, dan PPN.
3. 3Isi tanggal sesuai penyerahan barang atau pembayaran sisa, mana yang lebih dulu, lalu ubah keterangan nama barang menjadi pelunasan. Menurut artikel penyuluh DJP, sejak 11 September 2025 detail dapat diubah tanpa melepas centang.
4. 4Cocokkan hasilnya dengan hitungan Anda: DPP nilai lain Rp 77.000.000 dan PPN Rp 9.240.000. Unggah dan tandatangani seperti biasa.

Menurut artikel penyuluh DJP, kotak centang boleh tidak dipakai dalam dua keadaan. Pertama, faktur uang muka dibuat lewat e-Faktur desktop sehingga nomornya tidak bisa dirujuk; Kring Pajak menyarankan faktur pelunasan berdiri sendiri senilai pelunasan saja. Kedua, kode transaksi DP dan pelunasan berbeda, misalnya pada penyerahan ke kawasan berikat. Keterangan uang muka atau pelunasan tetap wajib ditulis.

DP 100%, faktur salah, transaksi batal, dan harga berubah

• DP 100%. Seluruh PPN terutang saat pembayaran, dan faktur untuk seluruh harga dibuat pada tanggal uang diterima. Tidak ada sisa harga, jadi secara logika tidak ada faktur pelunasan. Kami belum menemukan penegasan DJP apakah di Coretax ini dibuat sebagai faktur biasa atau dengan centang Uang Muka; tanyakan ke Kring Pajak atau KPP.
• Faktur uang muka salah. Menurut jawaban Kring Pajak pada 2025, faktur uang muka pertama hanya bisa diganti selama belum dirujuk faktur uang muka berikutnya atau faktur pelunasan. Faktur uang muka berikutnya dan faktur pelunasan yang sudah disetujui dibatalkan lalu dibuat ulang bila salah. Faktur biasa juga tidak bisa diubah menjadi faktur uang muka lewat penggantian. Aturan umumnya ada di faktur pajak pengganti di Coretax.
• Transaksi batal. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (6) mewajibkan faktur dibatalkan dengan bukti seperti pembatalan kontrak. Menurut Pasal 50, pembatalan hanya bisa selama SPT masa itu masih dapat dibetulkan, dan penjual maupun pembeli yang sudah melaporkannya wajib membetulkan SPT. Jika sebagian DP ditahan sebagai ganti rugi, mintalah pendapat konsultan pajak tentang perlakuan PPN-nya.
• Harga atau jumlah berubah sebelum pengiriman. Faktur uang muka mencatat DP yang memang diterima, jadi tidak otomatis salah. Menurut Kring Pajak, detail transaksi dapat disesuaikan pada faktur pelunasan. Jika harga final lebih kecil dari total DP, konsultasikan dulu.
• Barang dikembalikan setelah faktur pelunasan terbit. Gunakan nota retur, bukan mengubah faktur uang muka. Caranya ada di nota retur Coretax.

Sisi pembeli: mengkreditkan PPN uang muka

Bagi pembeli, faktur uang muka yang sudah disetujui DJP diperlakukan seperti faktur pajak lainnya. Pasal 122 PER-11 menyatakan PPN di dalamnya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan. Pengkreditan dilakukan di masa yang sama atau paling lama 3 masa pajak sesudahnya, selama belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi. Untuk faktur Oktober 2026, batasnya masa Januari 2027.

Pembeli mencatat DP pada contoh di atas sebagai debit Uang Muka Pembelian Rp 36.000.000 dan PPN Masukan Rp 3.960.000, kredit Bank Rp 39.960.000. Tahap selanjutnya ada di jurnal uang muka pembelian. Bila penjual membatalkan faktur yang sudah dilaporkan pembeli, pembeli wajib membetulkan SPT Masa PPN masa itu (Pasal 50 ayat (3)).

Jurnal penjual dari DP sampai pelunasan

DP belum menjadi pendapatan. Selama barang belum diserahkan, penjual masih berutang barang kepada pelanggan, sehingga DP dicatat sebagai kewajiban. PSAK 115 (dulu PSAK 72) menyebutnya liabilitas kontrak, dan banyak bagan akun menamainya Uang Muka Penjualan. Pendapatan diakui ketika pengendalian barang beralih ke pelanggan, yang pada contoh ini terjadi saat pengiriman. Jurnal HPP dan persediaan tidak ditampilkan.

Setelah tiga jurnal ini, saldo Uang Muka Penjualan dan piutang untuk kontrak tersebut nol, penjualan Rp 120.000.000, dan PPN keluaran Rp 13.200.000 terbagi di dua masa pajak. Agar buku besar dan Coretax tidak berselisih, jalankan cek berikut setiap akhir bulan:

• Saldo Uang Muka Penjualan per pelanggan sama dengan DP yang sudah diterima tetapi barangnya belum dikirim.
• Setiap DP yang masuk bulan ini punya faktur uang muka bertanggal sama dengan tanggal penerimaannya.
• PPN keluaran di buku besar untuk masa itu sama dengan total PPN faktur keluaran di Coretax, termasuk faktur uang muka.
• Untuk setiap kontrak yang sudah dikirim, jumlah PPN faktur uang muka dan pelunasan sama dengan 11% dari harga kontrak barang tidak mewah.

Menyatukan DP, faktur, dan laporan PPN

Di Sparta, modul Penjualan mencakup uang muka, dan faktur penjualan menyimpan nomor faktur pajak, tanggal pajak, serta klasifikasinya. Laporan SPT Masa PPN dan ekspor untuk diimpor ke Coretax atau e-Faktur disusun dari dokumen yang sama, sehingga PPN keluaran di buku besar dapat dicocokkan dengan fakturnya. Sparta tidak membuat faktur uang muka atau pelunasan langsung di Coretax. Centang Uang Muka atau Pelunasan, rujukan nomor faktur, dan tanda tangan tetap Anda kerjakan di Coretax.

Langkah berikutnya: tarik daftar DP pelanggan bulan lalu, lalu pastikan setiap DP punya faktur uang muka dengan tanggal yang tepat dan setiap kontrak yang sudah dikirim punya faktur pelunasan. Jika Anda ingin uang muka, faktur penjualan, dan laporan PPN tersambung dalam satu sistem, minta akses awal Sparta dan coba gratis dengan data perusahaan Anda sendiri selama masa akses awal.