Faktur Pajak UKM 2026: Panduan PPN, Coretax, e-Faktur

Faktur pajak adalah bukti pungutan PPN yang wajib dibuat Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk setiap penyerahan barang atau jasa kena pajak. Sejak 1 Januari 2025, faktur pajak dan SPT Masa PPN dikelola lewat Coretax DJP. Untuk barang tidak mewah, PPN dihitung 12% dari DPP nilai lain 11/12 harga jual, sehingga beban efektifnya tetap 11%.

Panduan ini ditulis untuk admin keuangan UKM yang mengerjakan faktur setiap hari. Isinya ringkasan aturan per Oktober 2026 dengan sumber yang bisa Anda periksa sendiri. Ini bukan nasihat pajak; untuk kasus khusus seperti fasilitas PPN tidak dipungut, ekspor, atau penjualan ke instansi pemerintah, konfirmasikan dengan konsultan pajak atau Kring Pajak.

Siapa yang wajib membuat faktur pajak?

Kewajiban ini melekat pada status PKP. Pengusaha wajib dikukuhkan sebagai PKP bila peredaran bruto (omzet) penyerahan barang dan jasa kena pajaknya melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun buku. Batas ini berasal dari PMK 197/PMK.03/2013, yang menurut JDIH Kemenkeu kini berstatus dicabut sebagian oleh PMK 164 Tahun 2023. PMK 164/2023 juga melonggarkan batas waktu melapor untuk dikukuhkan: dari paling lambat akhir bulan berikutnya menjadi paling lambat akhir tahun buku saat omzet melewati Rp 4,8 miliar (siaran pers DJP SP-3/2024).

Usaha dengan omzet di bawah batas itu boleh memilih dikukuhkan sebagai PKP secara sukarela. Alasan yang umum: pelanggan korporat atau instansi meminta faktur pajak agar bisa mengkreditkan pajak masukannya. Konsekuensinya, begitu PKP, Anda wajib memungut PPN, membuat faktur pajak, dan melapor SPT Masa PPN setiap bulan.

Kapan faktur pajak harus dibuat dan diunggah?

Ada dua tenggat yang sering tertukar: kapan faktur dibuat, dan kapan faktur harus sudah diunggah serta disetujui sistem. Menurut penjelasan penyuluh DJP tentang PER-11/PJ/2025, aturannya sebagai berikut (pajak.go.id):

• Faktur pajak dibuat paling lambat saat penyerahan barang atau jasa, atau saat pembayaran diterima bila pembayaran datang lebih dulu, misalnya uang muka.
• Faktur harus diunggah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal faktur. Sebelum PER-11/PJ/2025 batasnya tanggal 15.
• Faktur gabungan boleh dibuat untuk beberapa penyerahan ke pembeli yang sama dalam satu bulan kalender, selama kode transaksinya sama.
• Faktur dibuat secara elektronik; faktur kertas hanya untuk keadaan kahar.

Setelah itu, PPN yang kurang bayar disetor paling lambat akhir bulan berikutnya dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan (DDTCNews tentang PMK 81/2024). SPT Masa PPN dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya, jadi PPN masa September dilaporkan paling lambat 31 Oktober.

Terlambat membuat faktur ada harganya. Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebagaimana diubah UU HPP mengenakan denda administrasi 1% dari DPP kepada PKP yang tidak membuat faktur atau membuatnya tidak tepat waktu (DDTCNews). Untuk faktur senilai DPP Rp 50 juta, dendanya Rp 500 ribu per faktur.

Terlambat mengunggah lebih mahal lagi. Faktur pajak diunggah untuk memperoleh persetujuan DJP, dan faktur yang tidak disetujui dianggap bukan faktur pajak. Akibatnya faktur yang telat diunggah tidak sah, pembeli tidak bisa mengkreditkan PPN-nya sebagai pajak masukan, dan Anda tetap terkena denda 1% dari DPP karena dianggap terlambat membuat faktur (DDTCNews).

Contoh hitung DPP dan PPN 12% dengan DPP nilai lain

PMK 131 Tahun 2024 menetapkan tarif PPN 12%. Tarif penuh itu hanya dikenakan atas harga jual barang mewah yang terkena PPnBM. Untuk barang dan jasa lainnya, PPN dihitung dari DPP nilai lain sebesar 11/12 harga jual, sehingga hasilnya sama dengan 11% (pajak.go.id). Contoh di bawah memakai barang dagangan biasa, harga belum termasuk PPN.

Rp 1.100.000 adalah pajak keluaran yang Anda pungut dari pelanggan. Rp 660.000 adalah pajak masukan yang Anda bayar ke pemasok PKP, dan bisa dikreditkan bila faktur pajaknya sah dan atas nama NPWP Anda. PPN kurang bayar bulan itu Rp 1.100.000 - Rp 660.000 = Rp 440.000. Hasilnya sama dengan 11% x Rp 4.000.000 selisih harga, yang membuktikan beban efektifnya memang 11%.

Kesalahan klasik di sini adalah mengalikan 12% langsung ke harga jual barang tidak mewah. Pada contoh di atas, itu menghasilkan PPN Rp 1.200.000, kelebihan Rp 100.000 yang ditagihkan ke pelanggan dan tidak cocok dengan perhitungan Coretax.

Langkah membuat faktur pajak keluaran di Coretax

Faktur bisa diketik satu per satu di portal Coretax atau diimpor dalam jumlah banyak lewat file XML. Alur manualnya, berdasarkan panduan Ortax dan Enforcea (nama menu bisa berubah mengikuti pembaruan Coretax):

1. 1Masuk ke coretaxdjp.pajak.go.id. Bila Anda staf yang mewakili perusahaan, lakukan impersonate ke akun PKP perusahaan lebih dulu.
2. 2Buka menu e-Faktur, pilih Pajak Keluaran, lalu Buat Faktur.
3. 3Pilih kode transaksi yang sesuai dengan jenis penyerahan, lalu isi tanggal faktur. Untuk barang dan jasa tidak mewah yang memakai DPP nilai lain 11/12, pilih kode 04, bukan 01 seperti sebelumnya (Ortax, pajak.go.id). Tanggal faktur menentukan masa pajaknya.
4. 4Isi identitas pembeli dengan NPWP atau NIK. Untuk pembeli dalam negeri, nama terisi otomatis dari data DJP.
5. 5Tambahkan baris transaksi: jenis barang atau jasa, kode barang, nama, satuan, harga satuan, jumlah, dan diskon bila ada. Periksa DPP dan PPN yang dihitung sistem.
6. 6Simpan, lalu kirim (submit) dan tandatangani secara elektronik dengan kode otorisasi DJP beserta kata sandinya.
7. 7Setelah ditandatangani, nomor seri faktur pajak (NSFP) diberikan otomatis oleh sistem. Anda tidak perlu lagi meminta jatah nomor lewat e-Nofa.

Untuk puluhan sampai ratusan faktur per bulan, impor XML jauh lebih praktis. DJP menyediakan template Excel dan aplikasi konverter untuk mengubahnya menjadi XML yang diimpor ke Coretax (Ortax). Setelah diimpor, faktur tetap perlu ditinjau dan ditandatangani.

Status e-Faktur desktop: apa yang masih boleh?

Melalui KEP-54/PJ/2025 yang berlaku 12 Februari 2025, DJP membuka kembali aplikasi e-Faktur Client Desktop dan Host-to-Host untuk membuat faktur bagi semua PKP (Ortax). Rincian batasannya datang dari pengumuman PENG-13/PJ.09/2025: e-Faktur desktop hanya untuk membuat faktur dan mengganti faktur yang dibuat lewat aplikasi itu, tidak bisa dipakai PKP yang dikukuhkan setelah 1 Januari 2025 atau PKP yang memusatkan PPN di cabang, dan tidak bisa menerbitkan faktur dengan kode transaksi 06 dan 07. Retur, pembatalan faktur, dan pelaporan SPT Masa PPN tetap lewat Coretax (DDTCNews).

Sejak 8 November 2025, faktur yang diganti atau dibatalkan lewat e-Faktur desktop tidak lagi tersinkron ke Coretax, sehingga penggantian dan pembatalan wajib dilakukan langsung di Coretax (DDTCNews, Januari 2026). Praktisnya: bila perusahaan Anda masih memakai e-Faktur desktop, batasi untuk membuat faktur normal, dan biasakan tim memakai Coretax untuk semua hal lain. PKP baru langsung memakai Coretax. Langkah dan contoh penggantian ada di faktur pajak pengganti di Coretax.

Kesalahan faktur pajak yang paling sering terjadi

• Menghitung PPN 12% dari harga penuh untuk barang tidak mewah, bukan dari DPP nilai lain 11/12.
• Memakai kode 01 untuk barang tidak mewah, padahal penyerahan dengan DPP nilai lain 11/12 memakai kode transaksi 04.
• Lupa membuat faktur untuk uang muka. Faktur dibuat saat pembayaran diterima, bukan menunggu barang dikirim.
• Identitas pembeli keliru: NPWP lama, NIK salah ketik, atau nama yang tidak sesuai data DJP, sehingga pajak masukan pembeli bermasalah.
• Tanggal faktur jatuh di bulan yang salah, sehingga faktur masuk masa pajak yang keliru.
• Mengunggah lewat dari tanggal 20 bulan berikutnya. Faktur yang telat tidak disetujui, sehingga bukan faktur pajak yang sah, pembeli tidak bisa mengkreditkan PPN-nya, dan Anda terkena denda 1% dari DPP.
• Membatalkan atau mengganti faktur lewat e-Faktur desktop, padahal statusnya tidak lagi tersinkron ke Coretax.
• Nomor faktur pajak tidak dicatat kembali di faktur penjualan, sehingga rekonsiliasi SPT dengan pembukuan harus dicocokkan manual di akhir bulan.

Poin terakhir terdengar sepele, tetapi paling menyita waktu. Cara mencegahnya adalah mencatat DPP, PPN, dan nomor faktur pajak di dokumen penjualan yang sama dengan jurnalnya. Cara kerja jurnal yang ikut terbentuk dari faktur dijelaskan di jurnal otomatis, dan perbedaan faktur penjualan dengan faktur pajak ada di panduan aplikasi faktur penjualan. Bila barang dikembalikan pembeli, PPN-nya dikoreksi lewat nota retur; langkahnya di Coretax ada di panduan nota retur Coretax.

Bagaimana software akuntansi membantu

Software akuntansi tidak menggantikan Coretax, tetapi bisa menyiapkan datanya. Di Sparta, faktur penjualan dan pembelian menghitung DPP dan PPN, menyimpan nomor dan tanggal faktur pajak, lalu mengekspor data e-Faktur dalam format XML dan Excel untuk diimpor ke Coretax. Batasnya perlu jelas: Sparta tidak menerbitkan e-Faktur langsung dan tidak terhubung live ke Coretax, jadi penandatanganan dan NSFP tetap terjadi di Coretax. Laporan SPT Masa PPN di Sparta disusun dari faktur yang sama sebagai bahan pengecekan sebelum Anda melapor.

Bila Anda masih memilih sistem, bandingkan dukungan pajaknya di software akuntansi untuk UMKM. Langkah paling praktis minggu ini: cek apakah tim Anda sudah memakai DPP nilai lain dengan benar, dan pastikan setiap faktur penjualan bulan ini punya nomor faktur pajaknya.

Ingin melihat ekspor XML Coretax dan laporan SPT Masa PPN Sparta dengan data Anda sendiri? Sparta sedang dalam akses awal; minta akses di sini lalu lanjutkan obrolan dengan tim kami via WhatsApp.