Cara Menghitung PPN Kurang Bayar dan Menyetorkannya

PPN kurang bayar adalah selisih ketika PPN keluaran dari penjualan lebih besar daripada PPN masukan dari pembelian dalam satu masa pajak, dan selisih itu wajib disetor ke kas negara lewat kode billing sebelum SPT Masa PPN dilaporkan. Cara menghitungnya adalah mengurangkan total PPN masukan yang bisa dikreditkan dari total PPN keluaran masa tersebut.

Menghitung PPN Terutang (PPN Keluaran)

PPN keluaran dihitung dari setiap faktur pajak yang diterbitkan atas penjualan barang atau jasa kena pajak selama satu masa pajak. Tarif PPN umum sejak 1 Januari 2025 adalah 12% berdasarkan UU HPP, tapi untuk barang dan jasa non-mewah, dasar pengenaan pajaknya memakai DPP nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual sesuai PMK 131/2024, sehingga beban PPN efektif yang dibayar pembeli tetap di kisaran 11% dari harga jual. Tarif penuh 12% baru berlaku untuk barang mewah yang juga kena PPnBM.

Mengurangi dengan PPN Masukan yang Bisa Dikreditkan

PPN masukan berasal dari faktur pajak pembelian yang diterima dari pemasok berstatus PKP dalam masa pajak yang sama, dan hanya PPN masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang boleh dikreditkan. Melanjutkan contoh di atas, PT Distribusi Makmur membeli barang dagang dari pemasok PKP senilai Rp 150.000.000 (harga sebelum pajak) pada masa yang sama. Dengan mekanisme DPP nilai lain yang sama, PPN masukan yang bisa dikreditkan adalah 11% dari Rp 150.000.000, yaitu Rp 16.500.000.

Menghitung PPN Kurang Bayar

PPN kurang bayar dihitung dengan mengurangkan total PPN masukan yang bisa dikreditkan dari total PPN keluaran masa pajak tersebut. Untuk PT Distribusi Makmur, PPN keluaran Rp 22.000.000 dikurangi PPN masukan Rp 16.500.000, hasilnya PPN kurang bayar Rp 5.500.000 yang wajib disetor ke kas negara untuk masa pajak tersebut.

Membuat Kode Billing dan Menyetorkannya

Setelah nilai PPN kurang bayar diketahui, langkah berikutnya adalah membuat kode billing lewat sistem administrasi perpajakan DJP. Saat ini prosesnya melalui Coretax (Sistem Inti Administrasi Perpajakan) yang berlaku sejak 1 Januari 2025 dan menggantikan e-Faktur desktop untuk penerbitan faktur pajak. Kode billing inilah yang dipakai untuk membayar lewat bank, kanal pembayaran elektronik, atau kantor pos, sebelum SPT Masa PPN masa tersebut dilaporkan.

Batas Waktu Setor dan Lapor

Batas waktu setor dan lapor PPN bisa berubah mengikuti ketentuan DJP yang berlaku, jadi jangan menghafal tanggal dari artikel lama. Cara paling aman adalah mengecek tanggal jatuh tempo langsung di Coretax saat membuat kode billing, atau menanyakannya ke konsultan pajak Anda, terutama kalau masa pajak Anda melewati periode transisi aturan seperti sejak Coretax menggantikan e-Faktur desktop.

Contoh Kasus untuk Bisnis Dagang

Toko Bangunan Jaya Abadi, PKP dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar per tahun, dalam satu masa pajak menerbitkan faktur pajak keluaran dengan total DPP nilai lain Rp 90.000.000 dan menerima faktur pajak masukan dengan total DPP nilai lain Rp 60.000.000. PPN keluarannya adalah 12% dikali Rp 90.000.000, sama dengan Rp 10.800.000, dan PPN masukannya adalah 12% dikali Rp 60.000.000, sama dengan Rp 7.200.000. PPN kurang bayarnya adalah Rp 10.800.000 dikurangi Rp 7.200.000, sama dengan Rp 3.600.000, yang harus disetor untuk masa pajak tersebut.

Kalau PPN Masukan Lebih Besar dari PPN Keluaran

Situasi sebaliknya juga mungkin terjadi, terutama pada bisnis yang sedang gencar melakukan pembelian besar, misalnya membeli banyak stok atau aset di satu masa pajak. Kalau PPN masukan yang bisa dikreditkan lebih besar daripada PPN keluaran, hasilnya bukan PPN kurang bayar, melainkan PPN lebih bayar. Selisih lebih bayar itu bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diajukan restitusi, dan mekanismenya berbeda dari penyetoran kurang bayar yang dibahas di artikel ini, jadi jangan disamakan prosesnya.

Bisnis yang rutin mengalami PPN lebih bayar karena pola pembelian dan penjualan yang tidak rata sebaiknya tetap merekap PPN keluaran dan PPN masukan setiap bulan, bukan hanya saat kelihatan akan kurang bayar, supaya keputusan mengompensasi atau mengajukan restitusi bisa diambil dengan data yang lengkap dan tepat waktu.

Kesalahan yang Sering Terjadi

• Mengkreditkan PPN masukan dari faktur pajak yang cacat, misalnya identitas pembeli tidak sesuai, sehingga saat diperiksa PPN masukan tersebut dikoreksi dan PPN kurang bayar membengkak.
• Salah masa pajak, memasukkan faktur pembelian bulan lalu ke perhitungan bulan ini padahal kredit pajak masukan punya batas waktu tersendiri.
• Menghitung PPN dari harga jual penuh tanpa memperhitungkan DPP nilai lain untuk barang non-mewah, sehingga PPN keluaran yang dihitung lebih besar dari yang seharusnya disetor.
• Terlambat membuat kode billing sehingga jatuh tempo setor terlewat dan berpotensi kena sanksi administrasi.

Menyiapkannya Otomatis dari Software

Software seperti Sparta menyimpan nomor dan tanggal faktur pajak di setiap faktur penjualan dan faktur pembelian, sehingga total PPN keluaran dan PPN masukan satu masa pajak bisa direkap lewat laporan SPT Masa PPN tanpa menghitung ulang manual dari tumpukan faktur kertas. Perhitungan akhir kurang bayar atau lebih bayarnya tetap perlu diverifikasi sebelum disetor, terutama untuk memastikan status PKP pemasok dan kelengkapan faktur pajak masukan yang dikreditkan.

Menghitung PPN kurang bayar sebenarnya sederhana kalau data faktur pajak keluaran dan masukan sudah rapi sejak awal bulan, bukan dikumpulkan mendadak menjelang tenggat lapor. Kebiasaan merekap PPN mingguan, bukan hanya di akhir masa pajak, juga membantu Anda menyiapkan kas untuk penyetoran lebih awal, sehingga tidak kaget dengan nominal kurang bayar yang besar di hari-hari terakhir.

Untuk memahami detail faktur pajak dan kewajiban PKP secara umum, baca panduan faktur pajak untuk UKM. Kalau Anda justru kelebihan bayar di masa sebelumnya, prosesnya berbeda dan dijelaskan di restitusi PPN. Cara mencatat PPN keluaran dan masukan ke pembukuan bisa dilihat di jurnal PPN, dan panduan teknis membuat faktur pajak di sistem baru ada di panduan Coretax DJP.