Wajib Pungut PPN (WAPU): Jual ke BUMN dan Instansi

WAPU PPN (Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai) adalah mekanisme di mana pembeli tertentu, seperti instansi pemerintah, BUMN, dan badan usaha tertentu yang ditunjuk, wajib memungut dan menyetor sendiri PPN dari transaksi yang mereka lakukan, bukan penjual yang menyetorkannya seperti mekanisme PPN biasa. Bagi penjual, ini berarti PPN dari faktur ke pembeli WAPU tidak masuk kas mereka meski tetap tercatat sebagai PPN keluaran di SPT Masa.

Siapa yang berstatus pemungut PPN

Pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN antara lain instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN tertentu, kontraktor kontrak kerja sama migas, dan badan usaha lain yang secara khusus ditunjuk peraturan menteri keuangan. Daftar dan aturan penunjukan ini bisa berubah, jadi selalu cek status lawan transaksi Anda dan aturan terbaru di situs resmi pajak sebelum menerbitkan faktur.

Kode faktur untuk transaksi WAPU

Faktur pajak untuk transaksi dengan pemungut PPN memakai kode faktur khusus, berbeda dari kode 01 untuk transaksi PPN biasa. Kode 02 dipakai untuk penyerahan kepada pemungut PPN bendahara pemerintah, dan kode 03 untuk penyerahan kepada pemungut PPN selain bendahara pemerintah, seperti BUMN yang ditunjuk. Kode yang tepat wajib dicantumkan saat menerbitkan faktur di Coretax agar status pemungutannya tercatat benar.

Dampak ke kas dan SPT

Perbedaan paling terasa bagi penjual adalah arus kas: pada transaksi PPN biasa, penjual menerima pembayaran penuh termasuk PPN dari pembeli, lalu menyetorkan PPN itu sendiri saat lapor SPT Masa. Pada transaksi WAPU, pembeli hanya membayar sebesar harga jual (DPP) ke penjual, sementara PPN-nya langsung disetor sendiri oleh pemungut ke kas negara dan bukti setornya diberikan ke penjual sebagai bukti pungut.

Contoh perhitungan transaksi WAPU

Misalkan sebuah distributor alat kesehatan menjual barang senilai Rp 100.000.000 (harga sebelum pajak) ke sebuah instansi pemerintah yang berstatus pemungut PPN, dengan tarif PPN efektif 11 persen dari DPP nilai lain sesuai aturan PMK 131/2024 untuk barang non-mewah.

Penjual tetap mencatat PPN keluaran Rp 11.000.000 di SPT Masa PPN, tapi dengan status sudah dipungut oleh pihak lain, sehingga tidak perlu menyetorkannya sendiri karena sudah disetor langsung oleh instansi pemungut. Yang perlu dijaga penjual adalah bukti pungut dari instansi tersebut sebagai dokumen pendukung pelaporan.

Contoh di bisnis distribusi

Distributor bahan bangunan yang memenangkan tender pengadaan dari dinas pemerintah daerah perlu memastikan tim keuangannya paham bahwa pembayaran yang diterima hanya sebesar harga jual tanpa PPN, bukan berarti PPN hilang atau tidak perlu dilaporkan. Kesalahan umum adalah menganggap dana yang diterima sudah termasuk PPN dan mencatatnya seolah PPN itu belum disetor kemanapun, padahal sudah disetor langsung oleh instansi pemungut ke kas negara.

Kesalahan yang sering terjadi

• Memakai kode faktur 01 biasa padahal transaksinya dengan pemungut PPN, sehingga status pemungutan salah tercatat.
• Tidak meminta atau menyimpan bukti pungut dari instansi pemerintah atau BUMN sebagai dokumen pendukung.
• Salah kira dana yang diterima sudah termasuk PPN, padahal PPN dipungut dan disetor terpisah oleh pembeli.
• Tidak mengecek terlebih dulu apakah lawan transaksi memang berstatus pemungut PPN resmi sebelum menerbitkan faktur dengan kode khusus.

Untuk memahami dasar penerbitan faktur pajak sebelum masuk ke kasus khusus seperti WAPU, baca panduan faktur pajak untuk UKM. Bisnis yang menjual barang di bawah ambang batas PKP tapi ingin melayani instansi pemerintah juga perlu memahami PKP pedagang eceran dan memastikan barang yang dijual termasuk kategori BKP dan JKP yang benar. Semua faktur, termasuk yang berstatus WAPU, kini diterbitkan lewat Coretax.

Kenapa memahami WAPU penting bagi UKM yang mengejar proyek pemerintah

Semakin banyak UKM yang mulai mengikuti tender pengadaan pemerintah lewat platform e-katalog atau LPSE, sehingga peluang bertransaksi dengan pemungut PPN semakin besar. Tanpa memahami mekanisme WAPU, tim keuangan bisa salah memproyeksikan arus kas karena mengira akan menerima pembayaran penuh termasuk PPN, padahal PPN-nya tidak akan masuk ke rekening perusahaan sama sekali, dan kesalahan proyeksi ini bisa berdampak langsung ke rencana pembelian stok periode berikutnya.

Kesalahpahaman ini bisa berakibat serius jika perusahaan sudah terlanjur menghitung PPN itu sebagai bagian dari kas yang tersedia untuk operasional, padahal secara mekanisme uang itu memang tidak pernah melewati rekening perusahaan. Edukasi internal ke tim penjualan dan keuangan soal WAPU sejak awal proses tender jauh lebih baik dibanding baru menyadarinya saat pembayaran sudah cair dan ternyata lebih kecil dari perkiraan.

Perbedaan WAPU dengan PPN yang dibebaskan atau tidak dipungut

WAPU berbeda dengan PPN dibebaskan atau PPN tidak dipungut. Pada WAPU, PPN tetap terutang penuh dan tetap disetor ke kas negara, hanya saja pihak yang menyetorkannya adalah pembeli, bukan penjual. Sedangkan pada PPN dibebaskan atau tidak dipungut, memang tidak ada PPN yang harus dibayar sama sekali untuk transaksi tersebut, biasanya untuk kategori barang atau proyek tertentu yang diatur khusus oleh pemerintah.

Menyiapkan sistem pencatatan untuk transaksi WAPU

Bisnis yang rutin bertransaksi dengan instansi pemerintah atau BUMN sebaiknya memastikan sistem faktur mereka bisa membedakan kode faktur 01, 02, dan 03 secara jelas, serta bisa mengaitkan setiap faktur berkode WAPU dengan bukti pungut yang diterima kemudian. Tanpa pemisahan yang rapi, rekonsiliasi saat lapor SPT Masa PPN bisa menjadi rumit, apalagi jika volume transaksi dengan pemerintah cukup banyak dalam satu periode.

Sebagai langkah tambahan, buat daftar terpisah untuk memantau semua faktur berstatus WAPU beserta status bukti pungutnya, sudah diterima atau belum. Daftar ini membantu tim keuangan menagih bukti pungut yang belum diterima sebelum periode pelaporan pajak ditutup, sehingga tidak ada faktur yang terlewat direkonsiliasi saat menyusun SPT Masa PPN bulanan, terutama menjelang batas akhir pelaporan setiap bulannya.